Kerja Sama PKN STAN dan Pemkot Surabaya: Pelatihan Bendahara SKPD untuk Meningkatkan Kualitas Keuangan Daerah
Pusat Kompetensi Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Surabaya dan Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) menjalin kerja sama pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023, pelatihan bendahara tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BKPSDM Surabaya di Pusdiklat BKPSDM Surabaya, Prigen, Jawa Timur.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta di bidang penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelatihan ini diikuti oleh 59 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda di lingkungan pemerintah kota Surabaya.
Acara pembukaan pelatihan bendahara tersebut dihadiri oleh Kepala BKPSDM Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara dalam mengelola akuntabilitas keuangan daerah. Setelah pembukaan resmi, Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., MBA, Ph.D, menyampaikan ceramah umum tentang bertemakan Manajemen Kas dalam Keuangan Daerah. Dalam ceramahnya, Direktur PKN STAN menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas perbendaharaan dengan andal dan akuntabel.
Pelatihan ini akan berlangsung selama enam hari, mulai Senin s.d. Sabtu, pada tanggal 12 - 17 Juni 2023. Para peserta akan mengikuti total waktu pelatihan selama 59 jam pelatihan (1 jam pelatihan=45 menit).
Diharapkan melalui kerja sama antara PKN STAN dan Pemkot Surabaya dalam pelatihan bendahara ini, para peserta akan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah di Surabaya. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan publik yang lebih baik dan terpercaya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
