Kuliah Umum di PKN STAN, Gus Halim Paparkan Keberhasilan Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membawakan Kuliah Umum di Kampus Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dengan tema "Mengawal Dana Desa untuk Pencapaian SDGs Desa".

Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT, desa menempati dua posisi strategis. Pertama, wilayah pemerintahan desa dominan, hingga mencakup 91 persen dari wilayah pemerintahan terendah di Indonesia. 

Sisanya, sebesar 9 persen merupakan wilayah pemerintahan kelurahan. 

Sebagai wilayah pemerintahan terendah, pemerintah desa menjadi komponen  pemerintahan yang setiap hari, langsung  berhubungan dengan warga. 

Posisi strategis kedua ialah jumlah penduduk desa yang sangat besar dan dominan. Kemendagri melaporkan jumlah penduduk ber-KTP desa mencapai 71 persen, dan penduduk kelurahan 29 persen. Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 mengumpulkan angka 214 juta jiwa penduduk desa. 

"Maka, menyelesaikan permasalahan desa, berinovasi untuk percepatan kemajuan, dan tindakan positif  lainnya ke desa, hakekatnya adalah membangun Indonesia," kata Gus Halim.

Hingga tahun 2021, dana desa tersalur ke desa sebanyak Rp400,1 triliun. Tahun 2022, dana desa siap disalurkan ke desa sebesar Rp 68 triliun.

"Keputusan pemanfaatan dana desa yang diambil desa sendiri berupa pembangunan jalan desa sepanjang 308.490 kilo meter; jembatan sepanjang 1.583.215 meter; pasar desa 12.244 unit; BUM Desa 42.317 unit kegiatan; tambatan perahu 7.384 unit; embung 5.371 unit; irigasi 80.120 unit; penahan tanah sebanyak 247.686 unit," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain untuk menunjang aktivitas ekonomi warga desa, dana desa sepanjang 2015-2021, telah digunakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, berupa: sarana olah raga sebanyak 29.210 unit; prasarana air bersih 1.207.423 unit; prasarana MCK 443.884 unit; Polindes 14.401 unit; drainase 45.517.578 meter; PAUD 66.430 kegiatan; Posyandu 42.007 unit; serta digunakan untuk membangun 74.289 unit sumur.

Peningkatan fasilitas di desa ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2015, jumlah desa berstatus mandiri hanya sebanyak 174 desa. Pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat 1.878 persen, menjadi 3.269 desa mandiri.

Desa dengan status desa maju di tahun 2015 berjumlah 3.608, meningkat pada tahun 2021 menjadi 15.321 desa. Begitu juga desa berkembang, meningkat drastis, dari 22.882 desa di tahun 2015, menjadi 38.082 desa berkembang pada tahun 2021.

Sebaliknya, desa tertinggal dan sangat tertinggal terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 ada 33.592 desa tertinggal dan 13.453 desa sangat tertinggal. Pada tahun 2021, jumlah tersebut turun menjadi 12.636 desa tertinggal dan 5.649 desa sangat tertinggal.

Prioritas penggunaan Dana Desa ini tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan desa maka Kemendes PDTT merumuskan arah pembangunan desa untuk kebangkitan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan ini dirumuskan dalam SDGs Desa yang landingkan SDGs global dengan 18 tujuan dan 222 Indikator.

SDGs Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030. Ini ditetapkan sejak Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020.

SDGs Desa mentransformasi keputusan-keputusan pembangunan desa, dari semula berbasis kekuasaan dan keinginan, menjadi berbasis kebutuhan, masalah dan potensi sesuai data desa sendiri. 

Juga, lebih demokratis karena data, hasil olahan potensi dan masalah, serta algoritma rekomendasi pembangunan bisa dibaca khalayak juga.

"Arah kebijakan pembangunan desa dan prioritas pembangunan Dana Desa akan lebih global ke depannya yang sesuaikan RPJMN dan Strategi Nasional," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Sejak akhir 2021, Kemendes meminta Desa lakukan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Data ini lebih efektif untuk dicermati.

Gus Halim mengajak untuk memberikan kepercayaan ke desa untuk lakukan pendataan soal kemiskinan karena lebih memahami kondisi di desa.

"Yang penting mekanismenya diatur sedemikian rupa dengan payung hukum musyawarah desa," kata Gus Halim.

"Berikan desa kedaulatan untuk menyusun data karena pasti akan valid dan mudah di update," sambung Gus Halim.

Gus Halim yakin dengan data yang valid dan update di desa maka persoalan kemiskinan ekstrem pun bisa diatasi.

Semangat Daulat Data Desa pada tahun 2021 menghasilkan data 94.103.117 warga, 27.915.042 keluarga, dan 320.942 rukun tetangga. 

Saat ini melalui situs sid.kemendesa.go.id warga desa mengetahui persis jumlah warga miskin dan miskin ekstrem, jumlah warga yang membutuhkan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, dan sebagainya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran PKN STAN dapat membantu seluruh desa di Indonesia mencapai target SDGs.

“Ini juga merupakan aktivitas nyata dari PKN STAN terutama para mahasiswa untuk melaksanakan Tridarma perguruan tinggi,” kata Sri Mulyani 

Sri Mulyani menuturkan PKN STAN, terutama para mahasiswa, harus berkontribusi dalam menyejahterakan dan mengembangkan desa-desa di Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar 75 ribu desa.  

Mahasiswa PKN STAN dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat agar desa-desa di Indonesia paham dan mampu mencapai 17 target SDGs

Turut hadir bersama Gus Halim, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi Madya dan Pranata di lingkungan Kemendes PDTT.

Hadir bersama Menkeu Sri Mulyani, Sekjen Heru Pambudi dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks: Firman/Kemendes PDTT