PKN STAN dan BPKP Perkuat Analisis Optimalisasi Aset BUMN

Jakarta, November 2025 – Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) secara berkelanjutan menunjukkan inisiatif dan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan negara melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema “Optimalisasi Aset BUMN: Strategi Peningkatan Nilai dan Kontribusi Terhadap Pembangunan Nasional”. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan - PKN STAN dan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) BPKP.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawasan pemerintah, yaitu kerja sama antara PKN STAN dan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) BPKP, dalam upaya memperkuat kapasitas analitis terkait pengawasan dan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan PkM dilaksanakan pada Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Jl. Pramuka No. 33, Jakarta. Peserta utama adalah para analis, auditor dan pegawai Putrajakwas BPKP yang tengah menyusun Analisis Isu Strategis Pengawasan terkait optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari pihak PKN STAN, hadir tim dosen yang berasal dari Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan sebagai narasumber dan fasilitator, yaitu Ibu Intan Puspitarini, Bp. Eko Nur Surachman, dan Ibu Dian Handayani.

Perwakilan BPKP dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kajian strategis terkait aset BUMN. “Saat ini BPKP sedang memperdalam analisis kinerja aset BUMN dan pencapaian target Return on Assets (ROA). Kami membutuhkan kerangka analisis yang tajam dan terstruktur untuk mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang,” ujar perwakilan Putrajakwas.

Pada sesi utama, tim PKN STAN menyampaikan materi mengenai peran strategis BUMN dalam pembangunan nasional, karakteristik aset tetap BUMN yang padat modal, serta tantangan yang dihadapi seperti idle assets dan underutilized assets. Narasumber kemudian memperkenalkan kerangka analisis rasio berbasis aset, yaitu Total Asset Turnover (TATO), Fixed Asset Turnover (FATO), Operating Return on Assets (OROA), dan Return on Assets (ROA).

Dalam sesi tersebut dijelaskan bahwa TATO dan FATO merefleksikan utilitas dan utilisasi aset BUMN, OROA menggambarkan efisiensi operasi atas aset, sedangkan ROA menunjukkan hasil akhir setelah memperhitungkan struktur pendanaan. Melalui kombinasi keempat rasio ini, peserta diajak melihat keterkaitan antara produktivitas aset, efisiensi operasi, dan beban pendanaan terhadap kemampuan BUMN mencapai target ROA yang ditetapkan pemerintah.

Setelah paparan teori, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi studi kasus menggunakan contoh data BUMN karya dan BUMN energi. Peserta berlatih menghitung TATO, FATO, OROA, dan ROA, lalu menginterpretasikan hasilnya untuk mengidentifikasi indikasi masalah optimalisasi aset. Diskusi kelompok berlangsung interaktif; sejumlah peserta menyoroti pentingnya membaca gap antara OROA dan ROA sebagai sinyal tekanan beban pendanaan serta potensi penggunaan rasio-rasio tersebut sebagai indikator pemicu (trigger) untuk pendalaman pengawasan di tingkat entitas BUMN.

Pada sesi diskusi terarah (focused group discussion), tim PkM dan peserta membahas ruang kebijakan yang bisa diisi dengan implemntasi penerapan kerangka rasio tersebut dalam praktik pengawasan BPKP. Di forum ini, mengemuka usulan pendekatan dua-lensa (makro–mikro), yaitu mengombinasikan analisis agregat per klaster BUMN dengan pendalaman mikro terhadap entitas yang menunjukkan sinyal awal masalah aset. Selain itu, muncul gagasan pengembangan dashboard sektoral TATO–FATO–OROA–ROA sebagai alat bantu pemantauan kinerja aset BUMN secara berkala dan terstruktur.

Peserta menilai kerangka rasio berbasis aset yang diperkenalkan dalam kegiatan ini relevan dan aplikatif. “Pendekatan ini membantu kami menjelaskan hubungan antara utilisasi aset, efisiensi operasi, dan ROA. Selain itu, kerangka ini memberikan bahasa analitis yang sama ketika kami berdiskusi dengan Kementerian BUMN maupun manajemen BUMN,” ungkap salah satu peserta.

Bagi PKN STAN, kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama. Tim dosen mendapatkan masukan terkait dinamika pengawasan di lapangan yang dapat digunakan untuk pengayaan materi perkuliahan dan pengembangan riset di bidang manajemen aset publik.

Sebagai tindak lanjut, PKN STAN dan BPKP sepakat menjajaki kerja sama lanjutan, antara lain pengembangan modul pelatihan yang lebih mendalam, dukungan akademik dalam penyusunan dashboard kinerja aset BUMN, serta kemungkinan perluasan kajian ke arah optimalisasi aset pemerintah daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui kegiatan ini, PKN STAN menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan tata kelola dan pengawasan keuangan negara. Perguruan tinggi diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis lembaga pemerintah dalam menjembatani pengembangan ilmu pengetahuan dengan praktik nyata di bidang pengelolaan dan pengawasan aset publik